KMP – LAHAT – Bertempat di Opsroom Bupati Kabupaten Lahat, pukul 14.00 WIB, telah terselenggara rapat koordinasi dan pernyataan sikap yang digagas oleh MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Lahat terkait pengawasan implementasi Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari perusahaan pertambangan batubara di Kabupaten Lahat, Senin 23/2/ 2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah unsur penting daerah, antara lain Kepala Dinas Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesbangpol, serta Forum Kepala Desa di sekitar wilayah tambang khususnya Kecamatan Merapi Area dan Gumay Talang.
Dalam forum tersebut, MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Lahat menyatakan sikap tegas untuk mengajak:
1. Ketua Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Lahat
2. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Lahat
3. Ketua Organisasi Kepemudaan Kabupaten Lahat
4. Ketua Organisasi Mahasiswa Kabupaten Lahat
untuk bersatu dan berkolaborasi dalam rangka pengawasan implementasi dana PPM sektor pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Lahat.
Bung Jimi selaku Kader MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Lahat bersama Bung Samsul Hakim selaku Sekretaris MPO Pemuda Pancasila Kabupaten Lahat menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM).
Berdasarkan hasil rapat yang mengingat dan menimbang berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait problematika dana penyaluran PPM yang bersumber dari sektor pertambangan batubara, forum menyepakati satu sikap bersama:
Mendesak segera dibentuk Tim Satgas Audit PPM di Kabupaten Lahat.
Dalam rapat tersebut, berbagai usulan dari kalangan Ormas dan OKP se-Kabupaten Lahat mengemuka, mulai dari perlunya keterbukaan data realisasi anggaran, pelibatan masyarakat terdampak tambang, hingga mekanisme pengawasan terpadu lintas sektor. Semua masukan tersebut langsung ditanggapi oleh MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Lahat dengan komitmen kuat untuk terus mengawal pembentukan Satgas Audit PPM secara konkret dan terstruktur.
MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Lahat berharap kolaborasi seluruh elemen masyarakat dapat menjadi langkah strategis dalam memastikan dana PPM benar-benar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
“Ini bukan gerakan politik, tetapi gerakan moral untuk memastikan hak masyarakat atas dana pemberdayaan benar-benar terlaksana dengan baik,” tegas perwakilan MPC dalam forum tersebut.
Dengan terselenggaranya pertemuan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Lahat bersama seluruh stakeholder terkait dapat segera merespons dan menindaklanjuti pembentukan Tim Satgas Audit PPM demi terwujudnya tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.
